PPID

TENTANG PPID

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau diatur dalam Keputusan Bupati Sanggau Nomor /HUMAS/ yang ditetapkan pada tanggal  , selanjutnya setiap OPD mengeluarkan  Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Tugas PPID

  1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
  5. Pengujian konsekuensi;
  6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahnnya;
  7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
  8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

Fungsi PPID

  1. Pengelolaan Informasi;
  2. Dokumentasi arsip;
  3. Pelayanan Informasi.

Struktur Organisasi PPID

VISI & MISI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

VISI

Visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah menyediakan Pelayanan Informasi Publik yang prima dalam rangka mewujudkan transparansi publik menuju unsur good govermance.

MISI

Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

  1. Mendorong terwujudnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bertanggung jawab;
  2. Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik;
  3. Membangun dan Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik;
  4. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  5. Meningkatkan sinergisitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap informasi publik.

PPID PEMBANTU BAPENDA KAB.SANGGAU

SOP PPID KABUPATEN SANGGAU

Dasar Hukum:

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Bupati Sanggau No. 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik

Peraturan Daerah nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten Sanggau menyediakan fasilitas Permohonan Informasi Publik secara online. Selain melalui telepon atau datang langsung ke Perkantoran Terpadu, masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik dapat memanfaatkan layanan ini dengan cara mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik di bawah ini. Agar dapat diproses lebih lanjut, silakan isi formulir berikut dengan jelas dan benar. Fasilitas ini, saat ini masih dalam pengembangan dan hanya untuk memudahkan permohonan informasi publik. Namun sesuai dengan dasar hukum di atas, formulir permohonan informasi membutuhkan fotokopi identitas dan tanda tangan Anda. Pemohon akan diinformasikan lebih lanjut mengenai hal ini. Permohonan juga dapat dilakukan dengan cara mengisi dan menyerahkan secara langsung Formulir Permohonan Informasi berikut ini ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau, di Jl. jend. sudirman no.02(samping komoninfo sanggau)dengan membawa identitas (KTP yang sah dan masih berlaku).
Alur Permohonan Informasi dengan cara Datang Langsung di Ruangan Layanan Informasi Publik di Bagian Sekretariat Bapenda Sanggau. Pemohon Informasi mengajukan Permintaan Informasi/Data baik secara lisan/tertulis yang diserahkan ke Bapenda Kabupaten sanggau dengan cara datang langsung.
Bapenda menindaklanjuti permintaan data dimaksud yang selanjutnya diproses oleh PPID Pembantu Bapenda dengan rincian tugas yaitu Mengisi Formulir Permintaan Data Informasi (Form 1, dan Form 2), Meregister Permintaan Informasi, Memberi tanda terima, Memeriksa jenis permintaan Informasi/Data yang diminta Pemohon Informasi apakah Informasi yang diminta dapat diberikan atau tidak bisa (Informasi yang dikecualikan), Meneruskan kepada Pemohon Informasi, dan Melakukan Koordinasi dengan SKPD lain jika Jenis Informasi yang diminta berhubungan/dikuasai oleh SKPD lain. Jika Informasi dimaksud ditolak atau merupakan dalam jenis informasi yang dikecualikan dan Pemohon Informasi ingin mengajukan keberatan, maka Diskominfo akan meneruskan ke bupati sanggau/Sekda untuk mohon keputusan tentang informasi diminta disetujui atau tidak. Apapun hasil Keputusan dari bupati/Sekda selanjutnya oleh Diskominfo akan diinformasikan/diserahkan pada Pemohon Informasi.