PAJAK AIR BAWAH TANAH

Pajak Air Tanah

( Pajak Air Bawah Tanah )

Dasar Hukum

PERBUP SANGGAU NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN SANGGAU

PERDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO. 17 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR BAWAH TANAH

OBJEK PAJAK

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

DIKECUALIKAN

  1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

  2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

  3. Pengambilan, atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran.

SUBJEK PAJAK

Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

WAJIB PAJAK

Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

TARIF PAJAK

Ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

  1. Nilai perolehan air tanah.

  2. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

    • jenis sumber air,

    • lokasi sumber air,

    • tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,

    • volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan,

    • kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai perolehan air tanah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

CARA PERHITUNGAN

TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN PAJAK.

MASA PAJAK

Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.

SAAT TERUTANG

Jumlah Pajak yang terutang dalam surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SYSTEM PEMUNGUTAN

Self Assessment : WP diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Syarat Pendaftaran

  • Fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
  • Surat keterangan domisili perusahaan
  • Surat izin instansi yang terkait;
  • Akte pendirian usaha / Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  • Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA).