RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI DAERAH

PERATURAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH :

  • Keputusan Bupati Sanggau Nomor 186 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

  • Keputusan Bupati Sanggau Nomor 190 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Optimal Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.

  • Peraturan Bupati Sanggau Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Isentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sanggau.

  • Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pasar Global dan atau Pertokoan.

  •  Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar.

  •  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.

  • Peraturan Bupati Sanggau Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

    •  Peraturan Bupati Sanggau Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

      •   Keputusan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.

      •  Keputusan Bupati Sanggau Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Team Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

1. PENGERTIAN RETRIBUSI DAERAH

Menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Definisi Retribusi Daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Subjek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa atau perizinan dari pemerintah daerah tersebut, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah. Retribusi daerah nantinya akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.FUNGSI RERIBUSI DAERAH
1.Sumber Pendapatan Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

         2. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Retribusi daerah nantinya akan digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana atau modal, nah retribusi daerah inilah yang dijadikan salah satu dana atau modal tersebut.

         3. Stabilitas Ekonomi Daerah

Suatu daerah akan menghadapi berbagai masalah dalam bidang ekonomi, misalnya inflasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi dll. Dalam mengatasi masalah ini, retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti menciptakan lapangan kerja, mengontrol harga pasar, dll.

       4. Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat tercapai sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol.

3. OBJEK ATAU JENIS – JENIS RETRIBUSI DAERAH

Secara umum terdapat 3 jenis Retribusi Daerah, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Kebanyakan jasa ini berupa jasa pelayanan.

  1. Kriteria atau ciri – ciri Retribusi Jasa Umum

  • Jasa yang termasuk urusan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah.

  • Memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang menggunakannya.

  • Dianggap layak jika hanya disediakan kepada penggunanya (tidak untuk semua orang).

  • Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

  • Dipungut secara efektif dan efisien serta menjadi Pendapatan Daerah.

  • Kualitas dan pelayanan yang baik.

    1. Jenis – Jenis Retribusi Jasa Umum

    2. Retribusi Pelayanan Kesehatan.

    3. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

    4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

    5. Retribusi Pelayanan Pasar.

    6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor..

    7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ; dan

    8. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.

2. Retribusi Jasa Usaha

1. Pengertian Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi terhadap jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut pada prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

  1. Kriteria dan Ciri – Ciri Retribusi Jasa Usaha

Bukan Pajak, bukan retribusi umum, dan bukan pemungutan atas retribusi perizinan tertentu.

Jasa yang disediakan bersifat komersil.

  1. Jenis – Jenis Retribusi Jasa Usaha

  • Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

  • Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

  • Retribusi Tempat Pelelangan

  • Retribusi Terminal

  • Retribusi Tempat Khusus Parkir

  • Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

  • Retribusi Rumah Potong Hewan

  • Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

  • Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

  • Retribusi Penyeberangan Air

  • Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

  1. Retribusi Perizinan

  2. Pengertian Retribusi Perizinan

Retribusi Perizinan adalah retribusi yang dipungut pemerintah atas izin kepada orang pribadi atau badan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu yang dimiliki oleh pemerintah.

  1. Kriteria dan Ciri – Ciri Retribusi Jasa

  • Merupakan kewenangan pemerintah yang dalam pelaksanaannya diserakan kepada daerah.

  • Perizinan benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

  • Biaya yang dibayarkan cukup untuk menanggulangi dampak negatif dari kegiatan yang dilaksanakan.

  1. Jenis – Jenis Retribusi Daerah

    • Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

    • Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

    • Retribusi Izin Gangguan

    • Retribusi Izin Trayek

    • Retribusi Izin Usaha Perikanan

 

  • PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif keseluruhan dari penggunaan retribusi daerah didapatkan dengan cara mengalikan tarif retribusi daerah dengan tingkat penggunaan jasa. Tingkat Penggunaan Jasa itu sendiri merupakan kuantitas penggunaan jasa yang sesuai dengan beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa jam kita parkir kendaran. Sedangkan Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase yang ditetapkan untuk penggunaan satu jasa atau perizinan tertentu. Jadi misalnya kita parkir selam 4 jam, dan satu jam parkir harus membayar Rp. 1000, maka Retribusi Daerah yang harus dibayarkan adalah 4 x Rp. 1.000 = Rp. 4.000.

  1. TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

  • Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

  • Apabila wajib retribusi tidak membayar (kurang membaya) di tempat dan tidak dilunasi pada waktunya maka akan dikenakan sanksi sebesar 2 % setiap bulannya.

  • Retribusi terutang yang tidak kunjung dibayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

  • Teknis pemungutan lebih lanjutnya ditentukan oleh kepala daerah.