SELAYANG PANDANG

A. Dasar Hukum Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dibidang Keuangan Daerah. Dasar Hukum Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
  1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 1964. Nomor 62,Tambahan Negara Tahun 1964 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-undang Nomor 17 tentang Badan Penyelesain Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 3686);
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  8. Keputusan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;