PENGERTIAN PAJAK PBB-P2

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Dasar :

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( PDRD ).

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten sanggau nomor 5 tahun 2010 tentang pajak daerah.

Peraturan Daerah Nomor  1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pengertian

Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah kontruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak, selanjutnya disebut NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau senilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Pasal 77

  1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

  2. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

  • jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;

  • jalan tol;

  • kolam renang;

  • pagar mewah;

  • tempat olahraga;

  • galangan kapal, dermaga;

  • taman mewah;

  • tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan;

  • Menara

3. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

  • digunakan oleh     Pemerintah  Pusat  dan Daerah  untuk penyelenggaraan pemerintahan;

  • digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional;

  • digunakan untuk  kuburan,  peninggalan  purbakala,  atau yang sejenis dengan itu;

  • merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,  hutan wisata, taman nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

  • digunakan oleh perwakilan     diplomatik     dan  konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

  • digunakan oleh badan, atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

 4. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajb Pajak.

5. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kenak Pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 78

  1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu  hak  atas  Bumi  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

  2. Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu  hak  atas  Bumi  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 79

  1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan  adalah NJOP.

       Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

  • Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsi sama dan telah diketahui harga jualnya.

  • Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

  • Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

2. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

3. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 80

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

  • besarnya NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,07 % (nol koma nol tujuh persen); dan

  • besarnya NJOP lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,13% (nol koma tiga belas).