OMBUSMAN PERWAKILAN KALBAR GELAR SOSIALISASI LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR), SISTEM PENGADUAN PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N), PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

Pada Tanggal 05 Febuari 2018

“ BAPENDA-SGU “
Sanggau, Sosialisasi Aspirasi Pelayanan Keluhan Pengaduan Online (REPORT) dengan penggunaan Sistem Keluhan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk pertama kalinya telah dilaksanakan di kabupaten tersebut, tepatnya di ruang pertemuan lantai I Kantor Bupati Sanggau, pada hari Senin 05 Februari 2018 dan membuka Sanggau yang diberi kuasa oleh Wakil Bupati, Drs. John Ontot, M.Si. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan dengan sistem gelombang dan berlangsung selama lima hari hingga 9 Februari 2018. Hal ini diikuti oleh seluruh petugas administrasi Sosialisais atau penghubung REPORT-SP4N masing-masing OPD di lingkungan Kabupaten Sanggau yang telah terbentuk melalui Sanggau. Surat Keputusan No. 334 tentang Tim Pendamping Tim Penegakan Administrator Pengaduan di Unit Kerja Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau. Dalam sambutannya pada pembukaan acara tersebut, menurut Kepala Sekretariat Organisasi Sanggau, Bapak Abdul Gani, Sos, bahwa Wakil Sanggau dengan tulus berharap agar setiap peserta yang terdiri dari perwakilan masing-masing admin OPD dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan yang terbaik yang bisa diperoleh sains dan wawasan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik, khususnya pengelolaan pengaduan masyarakat. Selanjutnya, dia menasehati agar keuntungan pelayanan publik untuk evaluasi atau pemantauan berbasis Sanggau terhadap Perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat yang masih berada di zona merah dapat diperbaiki sehingga terjadi perubahan di zona hijau. REPORT-SP4N ini merupakan solusi untuk membantu masyarakat memberikan masukan, umpan balik atau keluhan kepada pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik. Sistem ini digunakan lebih mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhannya, namun dipastikan dengan syarat dan ketentuan sehingga keluhan bisa ditindaklanjuti. Setidaknya inilah yang bisa ditafsirkan dari konfirmasi yang disampaikan oleh Agus Priyadi, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar segera memberikan arahan sebelum masuk materi sosialisasi. Ombudsman Sektor mengatakan, selama ini banyak mendapat keluhan masyarakat tentang pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah, dan pengaduan itu berpariasi, bisa ada dan layak untuk ditindaklanjuti, dan ada pula yang tidak bisa ditindklanjuti sebagai keluhan yang tidak layak, salah satu Yang mana penggugat seharusnya tidak hanya satu orang, dan harus menyertakan alamat dan identitas yang jelas. Sasaran di Indonesia dalam pengaduan umum mengenai kinerja aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik dianggap lemah. Sehubungan dengan aplikasi-SP4N REPORT, menurut sumber Irma Syarifah dalam paparannya menjelaskan bahwa banyak dasar hukum dimana operasi tersebut, seperti UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman . Fungsi Ombudsman dan mengawasi pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk membangun jaringan guna mengambil langkah-langkah pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik. Irma juga menyebutkan bahwa kita harus melihat pentingnya keluhan ini sebagai masukan dan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum. “Asasnya, semakin banyak pengaduan, maka tidak bearti menunjukkan pemerintahan yang buruk, melainkan jumlah pengaduan, bearti partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintahan bisa dikatakan tinggi sehingga akan berdampak pada peningkatan penyampaian masyarakat. pelayanan oleh negara atau wilayah.Alasannya ini masih dirasakan hambatan untuk mengatasi kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengajukan keluhan, antara lain karena faktor apati masyarakat dan ketakutan akan risiko kapan harus melapor atau mengeluh atau masyarakat tidak tahu. tentang mekanisme pengaduan “jelas Irma, seorang wanita muda dengan kacamata ini. Keikutsertaan publik dalam mengawasi pemerintahan bisa dikatakan tinggi sehingga akan berdampak pada peningkatan penyampaian layanan publik oleh negara atau wilayah. Alasan untuk ini masih dirasakan hambatan untuk mengatasi tidak adanya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengajukan keluhan, antara lain karena faktor apati masyarakat dan ketakutan akan risiko kapan harus melapor atau mengeluh atau masyarakat tidak mengetahui mekanisme pengaduannya “jelas Irma, seorang wanita muda dengan kacamata ini. Keikutsertaan publik dalam mengawasi pemerintahan bisa dikatakan tinggi sehingga akan berdampak pada peningkatan penyampaian layanan publik oleh negara atau wilayah. Alasan untuk ini masih dirasakan hambatan untuk mengatasi Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menyampaikan keluhan, antara lain karena faktor apati masyarakat dan ketakutan akan risiko kapan harus melapor atau mengeluh atau masyarakat tidak tahu tentang mekanisme pengaduannya “jelas Irma, seorang wanita muda dengan kacamata ini. Kegiatan sosialisais yang bertujuan untuk membangun persatuan dan pemahaman tentang tugas dan tusukan link atau administrator LAPORAN-SP4N diakhiri dengan memberikan souvenir.

Anda mungkin juga berminat Berita Lainnya dari penulis

Leave a Reply